Majene, Justicenews.id—Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2025 Kabupaten Majene ditemukan dugaan penyalahgunaan dana pengembalian gaji dan tunjangan gaji guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene.
Dalam pemeriksaan BPK Berdasarkan analisa atas rekening penampungan atas nama Bendahara Gaji Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diketahui terdapat dana potongan gaji yang ditampung sebesar Rp.887.906.427.
Selain itu, rekening tersebut juga menampung pengembalian gaji Rp.177.636.813, yang berasal dari kesalahan daftar gaji pada pembayaran Tamsil ke-13 tahun 2024, TPG Ke-13 Tahun 2024, TKG Triwulan IV Tahun 2024, serta pengembalian lain yang sampai akhir pemeriksaan tidak diketahui asal usulnya.
Dari hasil audit, BPK menemukan dokumen bukti menunjukkan bahwa sebagian dana pada rekening penampungan tersebut telah disalurkan, dengan rincian sebagai berikut, penyaluran kekurangan bayar TPG-13 dan Tamsil-13 sebesar Rp.374.052.076. Penyaluran kekurangan bayar TKG Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp.78.864.236, total jumlah Rp.452.916.236.
Audit BPK juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait potongan zakat, retribusi pelayanan persampahan, dan iuran Korpri merupakan potongan gaji pegawai berupa zakat/infaq pegawai bulanan sejak Januari 2025, iuran Korpri sejak Januari 2024 sampai dengan 2025.
BPK juga menemukan kejangkalan terkait pembayaran retribusi pelayanan persampahan setiap bulan pada Sekretariat Disdipora, Guru TK Kecamatan Banggae, dan Banggae Timur, dan Kecamatan Pamboang, Kecamatan Malunda selama tahun 2024 sampai dengan 2025 dengan total senilai Rp.206.370.799.
“Dengan demikian, dana yang berasal dari pemotongan gaji dan pengembalian gaji pegawai masih tersisa senilai Rp.612.626.926, dengan rincian sebagai berikut, (Rp.877.906.427 + Rp.177.636.813-Rp.452.916.312),” bunyi catatan BPK
Hasil wawancara tim audit BPK dengan Bendahara Gaji Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku penanggungjawab rekening penampungan gaji, dana sisa tersebut dinyatakan telah digunakan untukkepentingan pribadi.
Auditor negara tersebut juga menemukan pembayarakan gaji ASN pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak sesuai ketentuan penggajian. Dari belanja pegawai yang disajikan pada APBD Pemda Majene tahun 2025 senilai Rp.467.875.356.954, dan telah terealisasi senilai Rp.451.7 53.629.104 atau 96% dari anggaran.
Belanja pegawai tersebut diantaranya direalisasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan anggaran dan realisasi masing-masing senilai Rp.279.583.976.121, dan Rp.269.305.995.994.825 atau 96.32% dari anggaran.
Pemeriksaan atas ketetapan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan tunjangan guru menunjukkan permasalahan sebagai berikut, daftar gaji yang diserahkan ke Bank tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban dan potongan gaji ditampung pada rekening tidak resmi
Hasil analisa atas daftar gaji versi bank yang diperoleh dari BPD Sulselbar Cabang Majene menunjukkan adanya perbedaan dengan amprah atau daftar gaji resmi. Perbedaan tersebut berasal dari potongan tambahan yang hanya tercamtum dalam daftar gaji versi bank, tetapi tidak tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.
Selanjutnya BPK juga menemukan adanya kelebihan dan kekurangan pembayran tunjangan guru atas kesalahan daftar penerima gaji senilai Rp.505.352.349 yang belum sepenuhnya dipulihkan.
Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Majene agar mengintruksikan Kepala Dindikpora Majene untuk memerintahkan bendahara gaji untuk mempertanggungjawabkan belanja pegawai senilai Rp.213.523.581.(Rp.612.626.928 – Rp.399.103.347) yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan menyetorkan ke RKUD.(Ali).