MAJENE— Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam menertibkan pengelolaan aset daerah mendapat dorongan nyata. Pada Jumat (13/3), Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar, Fauzan, memimpin koordinasi ke Kantor ATR/BPN Majene.
Koordinasi ini juga bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola aset daerah secara transparan dan tertib.
Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan seluruh aset milik Pemprov Sulbar memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan optimal.
“Kami ingin memastikan semua aset Pemprov Sulbar tertata rapi, memiliki dokumen hukum yang sah, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Penataan ini penting agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” ujar Fauzan kepada awak media.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis, termasuk percepatan penerbitan sertifikat, klarifikasi status kepemilikan tanah, serta koordinasi terkait aset yang memiliki riwayat administrasi yang rumit.
Fauzan menekankan bahwa sinergi antara Disperkimtanhub Sulbar dan Kantor ATR/BPN Majene menjadi kunci agar proses ini berjalan lancar.
Ia menambahkan, dengan penataan yang baik, aset-aset ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, infrastruktur, maupun program kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah. (Rls)