DAERAH  

BKK 2026 Disiapkan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Tekankan Pentingnya Dokumen Lengkap

MAMUJU – Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Pemerintah Desa Lalattedong, Kabupaten Majene, Kamis (2/4/2026). Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kelengkapan berkas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2026.

Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat melalui program “Panca Daya” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Perlu Dibaca  Kepala BKPSDM Sulbar Pimpin Rapat Kepegawaian di Badan Penghubung, Tekankan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN

Rombongan desa diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes), Faridah, di ruang kerjanya, mewakili Kepala Dinas Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati.

Suasana diskusi berlangsung cukup cair. Kedua pihak membahas secara detail mulai dari persyaratan administrasi hingga tahapan yang harus dipenuhi agar proses pengajuan dan pencairan BKK bisa berjalan lancar.

Perlu Dibaca  Dispoparekraf Sulbar Perkuat Penataan dan Pengurusan Aset Pasca Penggabungan Dua OPD

Faridah menegaskan, kelengkapan dokumen menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah desa.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Desa Lalattedong. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan berkas BKK 2026 benar-benar siap. Harapannya, semua persyaratan bisa dipenuhi sesuai ketentuan agar prosesnya tidak terkendala,” ujarnya.

Ia juga memastikan, pihak dinas terbuka bagi desa-desa yang ingin berkonsultasi terkait pengurusan administrasi program.

Perlu Dibaca  Jelang Diresmikan Gubernur, Kepala Bapenda Sulbar Minta Kesiapan Kantor UPTD Pelayanan Pajak di Mamuju Tengah Tanpa Celah

“Koordinasi seperti ini penting supaya tidak ada kesalahan administrasi. Kami siap mendampingi dan memberikan arahan agar semua persyaratan bisa terpenuhi,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan Pemerintah Desa Lalattedong bisa segera merampungkan seluruh berkas yang dibutuhkan, sehingga program BKK Desa 2026 dapat berjalan tepat waktu dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *