Oleh:
Muhammad Yusuf, S.H., M.H.
(Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju)
Selama puluhan tahun, hamparan mangrove yang menjulang hijau di sepanjang pesisir Simboro, Pulau Karampuang, hingga Tapandullu hanya dipandang sebagai pagar alam pelindung pasif yang menahan abrasi dan gelombang laut. Namun, di tengah krisis iklim global yang semakin nyata, cara pandang itu tak lagi relevan.
Mamuju kini berdiri di atas potensi besar yang selama ini terabaikan. Dengan garis pantai terpanjang di pantai barat Sulawesi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan kekayaan strategis bernilai tinggi: Blue Carbon (karbon biru). Didukung ekosistem mangrove seluas sekitar 1.798 hektar, karbon yang tersimpan dalam sedimen pesisir, hutan mangrove, dan padang lamun adalah “emas hijau” yang selama ini luput dari kalkulasi pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.
Paradigma Baru: Ekonomi Hijau yang Terukur
Komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengembangkan ekosistem ekonomi hijau dan biru sejalan dengan target nasional menuju Net Zero Emission 2060. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang ketersediaan sumber daya, melainkan: bagaimana mengubah potensi tak kasat mata ini menjadi nilai ekonomi riil yang sah, terukur, dan berkelanjutan?
Sebagai pelaksana kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, saya melihat tantangan utama kita justru terletak pada ketiadaan data valid dan sistem pengukuran yang kredibel. Selama ini, kita mengetahui luas mangrove, tetapi tidak mampu menjawab pertanyaan paling krusial: berapa besar stok karbon yang tersimpan, dan berapa nilai ekonominya jika dikelola secara benar?
Dari Krisis Data Menuju Kepastian Nilai
Tanpa data yang sahih, potensi karbon biru hanya akan menjadi wacana, bukan instrumen pembangunan. Di titik inilah Mamuju Blue Carbon Initiative (MBCI) hadir sebagai terobosan kebijakan. Pendekatannya tidak dimulai dari seremoni penanaman, melainkan dari audit data komprehensif.
Melalui digitalisasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) dan kolaborasi riset dengan akademisi, Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan penyusunan Atlas Blue Carbon yang terverifikasi. Validasi stok karbon melalui sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) menjadi prasyarat mutlak. Tanpanya, Mamuju tidak memiliki posisi tawar—baik di pasar karbon nasional maupun dalam skema pembiayaan iklim internasional.
Ekologi yang Menyejahterakan: Menghadirkan Keadilan bagi Masyarakat Pesisir
Namun, kebijakan sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak menyentuh kehidupan masyarakat pesisir. MBCI dirancang bukan sekadar untuk menciptakan angka dalam neraca daerah, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan dan warga pesisir yang selama ini menjadi penjaga ekosistem paling depan.
Melalui sub-program Coastal Carbon Rangers, masyarakat pesisir didorong bertransformasi—dari sekadar pemanfaat sumber daya menjadi pemegang peran utama dalam ekonomi hijau. Skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) akan dibangun secara adil dan transparan, sehingga desa-desa pesisir seperti Lebani dan Tapandullu memperoleh insentif langsung atas keberhasilan mereka menjaga kelestarian mangrove.
Inilah esensi keadilan ekologi: mereka yang menjaga paru-paru dunia harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat ekonominya.
Dari Karbon ke Fiskal Daerah.
Tahap berikutnya adalah inovasi fiskal. Melalui konsep Carbon-to-Fiscal, DKP Mamuju menyusun peta jalan strategis 2027–2028. Tahun 2027 difokuskan pada finalisasi dan validasi basis data stok karbon. Tahun 2028 diarahkan pada penguatan regulasi melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Karbon Biru. Mamuju ditargetkan memasuki tahap koneksi pasar dengan mendaftarkan proyek ke Sistem Registri Nasional (SRN), membuka peluang perdagangan karbon dan akses hibah pembangunan hijau.
Kerja Bersama Menuju Ekonomi Biru
Membangun ekonomi biru berkelanjutan tidak mungkin dilakukan secara sektoral. Sinergi dengan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta keterlibatan sektor swasta melalui investasi hijau yang bertanggung jawab adalah keniscayaan.
Semua pihak harus bergerak selaras, layaknya sebuah orkestra Pembangunan.
Pesisir Mamuju bukan sekadar wilayah administratif—ia adalah masa depan daerah. Melalui MBCI, kita ingin membuktikan bahwa menjaga alam bukanlah penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi kemakmuran baru. Kini saatnya laut dan pesisir tidak lagi dipandang hanya sebagai ruang tangkap ikan, tetapi sebagai aset strategis daerah—yang akan mengantarkan Mamuju menuju kejayaan berkelanjutan. Sejalan dengan spirit kultural “Allo Campalogana To Mamuju Masannang Masagena”, kita bergerak bersama mewujudkan Mamuju Keren, dan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.